MBM menyelenggarakan Pertemuan Sosialisasi Program Advokasi Perempuan dan Keluarga Miskin dengan Pemerintah Desa dari Desa Manistutu, Candikusuma, Melaya, dan Pengotan pada tanggal 27 Januari 2011. Salah satu agenda adalah berbagi cerita tentang pengalaman mereka dalam perencanaan pembangunan desa tahunan yang dikenal dengan Pertemuan Musrenbang. Semua kepala desa menyatakan bahwa mereka belum pernah berdiskusi dengan keluarga miskin dan perempuan dalam membuat perencanaan pembangunan desa.
Sejatinya program utama pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama untuk menurunkan jumlah keluarga miskin, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Alasan utama diabaikannya suara perempuan dan keluarga miskin adalah karena pemimpin desa merasa mereka sudah memahami kebutuhan keluarga miskin dan perempuan. Selain itu sebagian besar mengatakan bahwa keluarga miskin dan perempuan dianggap tidak tahu atau tidak bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka secara akurat.
Kenyataannya dari tahun ke tahun jumlah keluarga miskin di desa-desa tersebut tidak berubah secara signifikan. Pemerintah Kabupaten Jembrana pada tahun 2009 menyatakan ada penurunan jumlah keluarga miskin yakni menjadi 3.944 KK atau 11.561 orang sementara keluarga miskin pada tahun 2008 adalah sebesar 5.727 KK atau 19.582 orang. Tetapi pernyataan tersebut terbantahkan dengan pendataan oleh BPS dan juga hasil Pencocokan dan penelitian oleh Pemda Jembrana pada tahun 2010 yang menyatkan bahwa jumlah keluarga miskin di Jembrana sebesar 5.597 KK atau 17.623 orang, jauh meningkat dari julah keluarga miskin tahun 2009 bahkan juga tahun 2008. Fakta ini membuktikan bahwa program penanngulangan kemiskinan belum terselenggara secara efektif.
Program penanggulangan kemiskinan yang dialokasikan kepada keluarga miskin di Jembrana umumnya pada kluster 1 yakni bantuan sosial berupa pemberian beras sebesar 20 kilogram per bulan per keluarga dan bedah rumah untuk keluarga miskin yang mempunyai lahan. Sedangkan program pemberdayaan berupa dukungan modal usaha tidak pernah menyentuh keluarga miskin. Hal ini karena adanya anggapan bahwa keluarga miskin adalah orang bodoh dan malas yang tidak akan mampu mengelola modal yang diberikan kepada mereka.
Ada 3 desa yakni Desa Manistutu, Desa Candikusuma dan Desa Pengotan yang sepakat untuk memberi kesempatan kepada keluarga miskin untuk program pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal tersebut disepakati dalam musrenbang dan tercantum dalam rencana kerja pembangunan desa 2011.
Kepala Desa Cadidkusuma mengkoordinir pertemuan awal dengan keluarga miskin pada awal bulan 9 Maret 2011 untuk mengetahui kebutuhan keluarga miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Keluarga miskin dari kalangan nelayan menyampaikan bahwa mereka membutuhkan bantuan berupa modal untuk membeli bahan bakar solar untuk bisa mencari ikan. Selama ini mereka mendapat pinjaman dari rentenir dengan bunga tinggi antara 3 – 10%, sehingga hasil penjualan ikan sebagian besar untuk membayar bunga pinjaman.
Untuk tahun 2011 Desa belum bisa mendapat modal usaha untuk keluarga miskin dari Pemerintah karena pada tahun 2010 kelompok simpan pinjam perempuan di Desa Candikusuma umumnya macet, sehingga Kepala Desa masih ragu apakah kelompok simpan pinjam kelaurga miskin bisa mengembalikan pinjaman.
MBM menawarkan kepada desa untuk mencoba mendampingi kelompok simpan pinjam keluarga miskin. Pada bulan Maret telah dibentuk 2 kelompok simpan pinjam keluarga miskin yang masing-masing terdiri dari 10 keluarga. Per kelompok mendapat modal usaha sebesar Rp. 10 juta rupiah, dimana kelompok secara tanggung renteng bertanggung jawab untuk pengelolaannya. Pada tahap awal kelompok diberi kesempatan mempergunakan modal tersebut selama 10 bulan tanpa bunga.
Kelompok bertemu setiap bulan dan pada pertemuan bulanan tersebut kelompok memperoleh informasi kesehatan dan informasi pembangunan desa lainnya. Selain juga membayar pinjaman mereka. Kepala desa dan MBM berharap melalui program pemberdayaan tersebut kesejahteraan keluarga miskin dapat ditingkatkan dan kepercayaan terhadap keluarga miskin untuk pengelolaan modal bisa meningkat. MBM berharap ke depan suara keluarga miskin dalam program pembangunan diperhitungkan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan juga kalangan perbankan. Semoga…!(mbm)
Dewan HAM PBB akan melakukan Tinjauan Periodik Universal (UPR) kepada seluruh negara anggota PBB di Jenewa Swiss, pada 23 Mei nanti. Dalam UPR yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali itu, beberapa aktivis HAM meminta PBB untuk memmperhatikan secara serius maraknya kasus pelanggaran HAM, khususnya terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini...
Usaha pemerintah untuk mengembangkan pangan lokal melalui Gerakan Sehari Tanpa Nasi memang layak diapresiasi. Namun demikian, menurut praktisi pertanian, poin penting dan paling utama seiring ajakan itu adalah aksi konkrit pemerintah dalam mendorong pengembangan pangan lokal hingga ketersediaannya terjaga dengan harga terjangkau.
Sampai pertemuan ke 25, kami tetap tidak tahu kapan draft Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perencanaan Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan di Daerah Konfik (RAN P4DK) akan disahkan. Peserta dialog N-Peace, sebuah jaringan perempuan perdamaian yang digawangi oleh UNDP, terlihat sedikit resah selama pertemuan dua hari di Bali Kuta Resort pada 18-19 April baru-baru ini. Wajar saja...
