Meski pemerintah mengaku telah melaksanakan Pembangunan Kesehatan di Papua selama beberapa dasawarsa.Tapi, seluruh indikator derajat kesehatan Papua, yaitu angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita, prevalensi gizi buruk, dan prevalensi gizi kurang, masih berada di bawah angka rata-rata nasional.
Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengaku kecewa dengan derajat kesehatan masyarakat Papua yang masih belum menunjukkan hasil menggembirakan."Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Prevalensi Gizi Buruk, dan Prevalensi Gizi Kurang di Papua masih di atas angka rata-rata nasional," katanya saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Papua di Hotel Aston, Jayapura, Selasa (21/02).
Menurut laporan metrotvnews.com, kedepan Kementerian Kesehatan dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) berupaya meningkatkan akses masyarakat Papua dan Papua Barat pada pelayanan kesehatan yang bermutu melalui rencana aksi untuk periode 2012-2014 yang terdiri 16 kegiatan.
Menteri Kesehatan menjelaskan, lima di antaranya terkait dengan penguatan SDM dan peningkatan akses Program Jamkesmas, yaitu: penyediaan tim pelayanan kesehatan bergerak atau mobile clinic, penyediaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Papua di Kelas-3 Rumah Sakit dan Puskesmas melalui Program Jamkesmas dan Jamkesda.
Sedangkan lima kegiatan berikutnya terkait dengan peningkatan sarana pelayanan kesehatan, yaitu : peningkatan Rumah Sakit Pendidikan, Revitalisasi Rumah Sakit Rujukan, Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan pendirian Rumah Sakit Bergerak, peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu, peningkatan jumlah Puskesmas Perawatan, dan penyediaan rumah bagi tenaga medis.
Adapun enam kegiatan selanjutnya terkait dengan percepatan pencapaian MDG dan intensifikasi pengendalian penyakit tidak menular, yaitu peningkatan Status Gizi Masyarakat melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah, peningkatan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, pengoperasian Pos Malaria Desa, pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin di Puskesmas dan Rumah Sakit, intensifikasi penyuluhan kesehatan lingkungan, dan percepatan peningkatan cakupan dan mutu program imunisasi.
Dia juga mengakui bahwa pelaksanaan 16 rencana aksi tersebut bukan perkara mudah dan penuh tantangan. Di antara tantangan itu bukan hanya jumlah penduduk sebanyak 2,8 juta jiwa, tetapi terutama luasnya wilayah dan kondisi geografis untuk kesehatan dan pelayanan kesehatan tidak terlalu bagus. Kondisi geografis yang didominasi hutan dan gunung menyulitkan dari sisi transportasi.
Karena itu, Pemerintah daerah diminta untuk mengembangkan layanan kesehatan bergerak atau "Flying Health Care" untuk menjangkau daerah terpencil dan daerah perbatasan. "Flying health care" itu disebut Menkes adalah pelayanan kesehatan bergerak, tidak hanya menggunakan pesawat terbang namun juga mobil atau kapal. [haf]
Dewan HAM PBB akan melakukan Tinjauan Periodik Universal (UPR) kepada seluruh negara anggota PBB di Jenewa Swiss, pada 23 Mei nanti. Dalam UPR yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali itu, beberapa aktivis HAM meminta PBB untuk memmperhatikan secara serius maraknya kasus pelanggaran HAM, khususnya terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini...
Usaha pemerintah untuk mengembangkan pangan lokal melalui Gerakan Sehari Tanpa Nasi memang layak diapresiasi. Namun demikian, menurut praktisi pertanian, poin penting dan paling utama seiring ajakan itu adalah aksi konkrit pemerintah dalam mendorong pengembangan pangan lokal hingga ketersediaannya terjaga dengan harga terjangkau.
Sampai pertemuan ke 25, kami tetap tidak tahu kapan draft Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perencanaan Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan di Daerah Konfik (RAN P4DK) akan disahkan. Peserta dialog N-Peace, sebuah jaringan perempuan perdamaian yang digawangi oleh UNDP, terlihat sedikit resah selama pertemuan dua hari di Bali Kuta Resort pada 18-19 April baru-baru ini. Wajar saja...
