Mayoritas warga Indonesia pada prinsipnya setuju, bahwa kepercayaan dan agama orang lain harus dihargai. Tapi hal tersebut tidak secara konsisten diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tulis The Jakarta Globe, koran online Indonesia yang berbahasa Inggris mengawali pemberitaannya.
Menurut survei yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah itu 95,4% dari 2500 responden di seluruh Indonesia mendukung prinsip toleransi beragama.
Namun Eva Kusuma Sundari, anggota parlemen yang mengumumkan hasil survei tersebut menyatakan, kenyataan sehari-hari tidak mencerminkan konsensus luas ini. "Ini berarti toleransi terhadap perbedaan agama, hanya wacana intelektual atau komitmen moral belaka," katanya.
"Ini belum terjadi pada level tindakan atau komitmen politik," tambahnya.
Empat puluh enam persen responden mengatakan, tidak setuju kalau ada keluarga terdekatnya melakukan pernikahan campur antar agama. Ini berarti ada kesenjangan antara praktek dan teori dalam hal toleransi beragama.
Eva mengatakan, hasil survei ini juga menunjukkan rendahnya penerapan Pancasila, yang menetapkan kesetaraan semua agama. Eva menambahkan, hasil survei ini harus dijadikan sebagai peringatan serius bagi MPR dan Pemerintah bahwa Pancasila makin kehilangan artinya sebagai ideologi bangsa.
Minggu kerukunan beragama
Sementara itu, ribuan umat dari enam agama resmi di Indonesia Ahad (12/02) berkumpul di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menghadiri Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Sedunia atau World Interfaith Harmony Week.
Acara itu antara lain dihadiri Din Syamsuddin, Ketua DPP Muhammadyiah, organisasi Islam nomor dua terbesar di Indonesia, Andreas Sewangu dari Wali Gereja Indonesia (KWI), I Nyoman Udayana dari Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Wawan Wiratman dari Dewan Tinggi Konghucu.
"Dalam kesempatan ini, kami berjanji, tidak ada agama di Indonesia yang menolak perbedaan," kata Din Syamsuddin.
Ketua MPR Taufik Kiemas bertekad akan mendukung program apa pun yang mendorong toleransi antar agama. "Tiap tahun MPR akan mendukung kegiatan-kegiatan yang memperkuat kembali komitmen memelihara kerukunan beragama di Indonesia," katanya.
Hajriyanto Thohari, wakil ketua MPR, menambahkan, lembaga-lembaga negara harus bekerjasama dengan umat bergama untuk mendorong persatuan dalam keragaman dan mengakui karakter pluralis bangsa.
Namun ia juga setuju dengan pendapat yang mengatakan, meski mayoritas rakyat Indonesia mengakui Pancasila dan pluralisme, tapi ini hanya dalam teori, bukan dalam praktek.
Sumber: http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/dalam-praktek-masyarakat-indonesia-tak-toleran
Dewan HAM PBB akan melakukan Tinjauan Periodik Universal (UPR) kepada seluruh negara anggota PBB di Jenewa Swiss, pada 23 Mei nanti. Dalam UPR yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali itu, beberapa aktivis HAM meminta PBB untuk memmperhatikan secara serius maraknya kasus pelanggaran HAM, khususnya terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini...
Usaha pemerintah untuk mengembangkan pangan lokal melalui Gerakan Sehari Tanpa Nasi memang layak diapresiasi. Namun demikian, menurut praktisi pertanian, poin penting dan paling utama seiring ajakan itu adalah aksi konkrit pemerintah dalam mendorong pengembangan pangan lokal hingga ketersediaannya terjaga dengan harga terjangkau.
Sampai pertemuan ke 25, kami tetap tidak tahu kapan draft Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perencanaan Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan di Daerah Konfik (RAN P4DK) akan disahkan. Peserta dialog N-Peace, sebuah jaringan perempuan perdamaian yang digawangi oleh UNDP, terlihat sedikit resah selama pertemuan dua hari di Bali Kuta Resort pada 18-19 April baru-baru ini. Wajar saja...
