DEWAN KOORDINATOR | Indonesia Support Facility

Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Jawa Timur mendukung Gubernur Jatim menolak kebijakan Kementan membuka pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pelabuhan lain sebagai "pintu masuk" produk pertanian impor, khususnya hortikultura, sayur, dan buah.

"Berita dibukanya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai salah satu gerbang masuk hortikultura, sayur dan buah asing, sangat mengejutkan para petani di Jawa Timur," kata Ketua LPPNU Jatim Achmad Wazir Wicaksono kepada ANTARA News, di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, aturan baru yang diterbitkan Kementerian Pertanian mengenai impor hortikultura, sayur dan buah tersebut diyakini akan berdampak sistemik menggiring petani ke ladang pembantaian ("killing field").

"Oleh karena itu, kami menolak dengan tegas kebijakan pemerintah membuka pelabuhan Tanjung Perak Surabaya maupun pelabuhan lain di Jawa Timur sebagai pintu masuk produk pertanian impor, khususnya hortikultura, sayur dan buah," katanya.

Pihaknya juga mendesak kepada Gubernur Jawa Timur untuk menolak kehadiran Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Kementan Arifin Tasrif atau pejabat Kementan lainnya yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut di Jawa Timur.

"Kepada warga tani Nahdliyin maupun petani Jawa Timur lainnya, kami menyerukan untuk tetap waspada dan kritis secara teroganisasi terhadap berbagai upaya yang berujung pada pemberangusan upaya-upaya penegakan kedaulatan pangan dan pertanian kita," katanya.

Dalam konteks Jawa Timur, kebijakan pemerintah pusat itu merupakan aksi pemberangusan pembangunan pertanian Jawa Timur yang mengacu pada visi pembangunan daerah menjadikan Jawa Timur sebagai "Pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak".

"Sejak tahun 2009, LPPNU Jatim telah bertekad mendukung dan berpartisipasi mewujudkan cita-cita daerah Jawa Timur tersebut melalui upaya-upaya kreatif revitalisasi diri (pertanian)," katanya.

Revitalisasi pertanian itu dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan usaha dan kesempatan kerja baru, membangun ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, melestarikan lingkungan, dan membangun daerah.

"Tapi, dengan adanya kebijakan menjadikan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, maupun pelabuhan lainnya di Jawa Timur sebagai pintu masuk hortikultura, sayur dan buah dari negeri lain, maka kami merasa sedang digiring secara sistemik menuju 'ladang pembantaian'," katanya.

Apalagi, kehidupan perdesaan selama ini memang bergantung pada usaha pertanian, khususnya pertanian hortikultura, sayur dan buah.

"Tentu, kami tidak rela apabila anugerah Allah SWT yang telah kami terima dalam bentuk nikmat bumi indah dan subur untuk kehidupan melalui usaha pertanian hortikultura, sayur dan buah itu harus kami tinggalkan secara paksa akibat kebijakan pemerintah yang ternyata lebih mengutamakan kepentingan pertanian negara lain," katanya.

Meskipun kebijakan pemerintah ini sangat mengusik rasa keadilan dan kesabaran, katanya, petani nahdliyyin tidak diperkenankan para Guru/Ulama untuk melakukan tindakan "bughot" (memberontak) kepada pemerintah yang sah.

"Tapi, kami diwajibkan untuk tetap kritis dan menjalankan amar ma`ruf nahi mungkar dengan cara yang santun, legal, dan teroganisasi, sehingga tidak mudah disusupi pihak lain yang justru memberangus semuanya," katanya.

Sumber:http://www.antaranews.com/berita/296872/lembaga-petani-nu-jatim-tolak-hortikultura-impor