Pengembangan sistem pertanian organik di Kalimantan Barat (Kalbar) tersendat, bahkan cenderung mengalami stagnasi.
"Program ini hanya sebatas wacana dan mengikuti tren sehingga perkembangannya tidak signifikan," kata Juru Bicara Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Kalbar Lorens, Kamis (9/2).
Fenomena tersebut, lanjutnya, dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya minimnya program pemerintah yang secara khusus mengalakkan sistem pertanian organik. Bahkan, sampai saat ini tidak ada satu pun unit kerja atau instansi yang membidangi persoalaan tersebut.
"Pertanian organik masih diartikan dengan pengalihan kebiasaan petani dalam menggunakan pupuk. Yakni dari pupuk kimia ke pupuk berbahan alami," jelas Lorens.
Anggota Aliansi Organik Indonesia itu mengakui pemerintah dan beberapa lembaga swadaya masyarakat di Kalbar memang telah mengembangkan sistem pertanian organik. Namun, skala pengembangannya sangat kecil dan masih berupa tahap uji coba. "Kecuali budidaya lebah (hutan) yang telah menerapkan sistem ini secara masal di Kabupaten Kapuas Hulu," ujarnya.
Menurutnya pertanian organik merupakan salah satu solusi dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Sebab, sistem ini menerapkan prinsip-prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. "Konsumen juga perlu diedukasi karena selain ramah lingkungan, produk pertanian organik lebih sehat dan aman dikonsumsi," tegas alumnus Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Pontianak, itu. (AR/OL-01)
Sumber:http://www.mediaindonesia.com/read/2012/02/09/297321/127/101/Pertanian-Organik-di-Kalbar-Mandeg
Dewan HAM PBB akan melakukan Tinjauan Periodik Universal (UPR) kepada seluruh negara anggota PBB di Jenewa Swiss, pada 23 Mei nanti. Dalam UPR yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali itu, beberapa aktivis HAM meminta PBB untuk memmperhatikan secara serius maraknya kasus pelanggaran HAM, khususnya terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini...
Usaha pemerintah untuk mengembangkan pangan lokal melalui Gerakan Sehari Tanpa Nasi memang layak diapresiasi. Namun demikian, menurut praktisi pertanian, poin penting dan paling utama seiring ajakan itu adalah aksi konkrit pemerintah dalam mendorong pengembangan pangan lokal hingga ketersediaannya terjaga dengan harga terjangkau.
Sampai pertemuan ke 25, kami tetap tidak tahu kapan draft Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perencanaan Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan di Daerah Konfik (RAN P4DK) akan disahkan. Peserta dialog N-Peace, sebuah jaringan perempuan perdamaian yang digawangi oleh UNDP, terlihat sedikit resah selama pertemuan dua hari di Bali Kuta Resort pada 18-19 April baru-baru ini. Wajar saja...
